Koperasi Merah Putih Pilar Ekonomi Kerakyatan untuk Memperkuat Desa

Di tengah berbagai postingan negatif yang menyebut program Koperasi Merah Putih sebagai proyek birokrasi yang belum matang atau beban anggaran, fakta-lapangan menunjukkan sebaliknya program ini dirancang dengan landasan strategis yang cukup kuat dan dapat menjadi salah satu pilar utama penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan. Melalui program ini, pemerintah Indonesia tidak hanya berbicara tentang pemberdayaan rakyat, tetapi juga merancang instrumen konkret yang bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat di paling dasar desa dan kelurahan.

Program Koperasi Merah Putih secara resmi digagas melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menargetkan terbentuknya hingga 80.000 koperasi di seluruh wilayah Indonesia.Dengan target sebesar itu, pemerintah menegaskan bahwa inti pembangunan ekonomi bangsa harus bermuara di akar rumput di desa, bukan hanya di kota besar agar pemerataan ekonomi benar-benar terjadi. Program ini mengusung prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi masyarakat bersama dalam pengelolaan ekonomi lokal.

Salah satu narasi negatif yang muncul adalah bahwa Koperasi Merah Putih akan tumpang tindih dengan badan usaha desa (BUMDES) atau koperasi yang sudah ada, sehingga menimbulkan kebingungan dan pemanfaatan anggaran yang kurang efisien. Namun, pemerintah melalui dokumen resminya menjelaskan bahwa program ini tidak bersifat pengganti, melainkan pengembangan, revitasisasi, dan pembentukan kelembagaan baru dengan model bisnis yang lebih modern dan terhubung ke rantai ekonomi lokal yang selama ini kurang terlayani.

Lebih jauh lagi, manfaat yang ditawarkan cukup konkret. Jenis unit usaha yang dapat dikembangkan oleh Koperasi Merah Putih mencakup gerai sembako, apotek desa, unit simpan pinjam, gudang/cold storage, logistik, hingga kantor koperasi yang memfasilitasi produksi dan distribusi hasil pertanian, perikanan, dan UMKM setempat.Dengan demikian, koperasi bukan hanya menjadi wadah administrasi, melainkan pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan anggota dengan pasar, mengurangi ketergantungan pada tengkulak atau rantai distribusi yang tidak adil.

Contoh nyata pelaksanaan sudah tampak di beberapa daerah. Misalnya, di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, pengurus memang dilantik untuk Koperasi Merah Putih yang diharapkan segera beroperasi. Ini memperlihatkan bahwa implementasi program bukan sekadar wacana, tetapi sudah memasuki tahap konkret di lapangan. Pemerintah daerah pun aktif menyelaraskan program ini dengan kebijakan lokal dan pelibatan masyarakat setempat.

Adapun kritik yang menyebut bahwa program ini akan membebani anggaran negara juga patut dilihat konteksnya. Pemerintah menyebut program ini sebagai investasi sosial-ekonomi, bukan semata biaya. Melalui Koperasi Merah Putih, diharapkan tercipta lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat desa, serta penguatan ekonomi lokal yang berdampak pada pemerataan kesejahteraan.

Tentu saja, satu program sebesar ini menghadapi tantangan. Tantangan seperti manajemen koperasi yang belum matang, pelatihan pengurus yang belum merata, dan potensi tumpang tindih dengan institusi lokal memang nyata. Akan tetapi, tantangan tersebut bukan alasan untuk menolak program, melainkan justru menjadi pemicu agar implementasi lebih baik dengan audit internal yang kuat, pendampingan teknis di tiap desa, dan keterlibatan aktif anggota komunitas setempat. Pendekatan kolaboratif seperti ini akan memperkuat fondasi koperasi agar bukan hanya berdiri, tetapi berkembang dan memberi manfaat nyata.

Secara keseluruhan, Koperasi Merah Putih merupakan gerakan strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan oleh rakyat, untuk rakyat yang berpangkal di desa dan kelurahan. Alih-alih melihatnya sebagai beban, masyarakat, pengurus desa, dan seluruh stakeholder sebaiknya melihatnya sebagai kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan anggota, serta menjaga kemandirian ekonomi bangsa. Dukungan dan partisipasi aktif dari rakyat akan menjadi kunci kesuksesan program ini yang tak hanya berdampak hari ini, tetapi juga bagi generasi mendatang.