Sekolah Rakyat Pilar Pendidikan dan Pemutus Rantai Kemiskinan

Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu langkah strategis yang digagas oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa setiap anak, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu, memiliki akses ke pendidikan berkualitas tanpa hambatan biaya. Melalui sekolah berasrama (boarding school), fasilitas lengkap, dan sistem pembinaan karakter serta akademik, program ini hadir sebagai jawaban atas kritik yang menyebut bahwa akses pendidikan merata hanya mimpi di negara kita bahkan banyak yang menyangka bahwa program seperti ini tinggal wacana belaka.

Salah satu tuduhan negatif adalah bahwa Sekolah Rakyat akan menjadi program yang sulit dijangkau, mahal, dan terfokus hanya pada satu daerah saja. Namun fakta menunjukkan bahwa pemerintah telah menyiapkan dengan matang sampai pertengahan tahun 2025, sudah ada puluhan lokasi yang siap beroperasi, dengan kuota siswa dari kelompok desil 1 dan 2 berdasarkan data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) sebagai prioritas utama. Program ini juga menggabungkan pendidikan formal dengan pengembangan karakter, gizi hidup, dan keterampilan menjadikannya bukan sekadar sekolah biasa, melainkan sekolah yang siap membangun manusia unggul dan berdaya.

Melalui pendekatan “gratis penuh”, pemerintah menanggung biaya pendidikan, asrama, makan, seragam, dan kebutuhan siswa lainnya agar tidak ada yang tertinggal karena faktor ekonomi. Ini membuktikan bahwa program ini benar-benar hadir bagi mereka yang selama ini terpinggirkan. Dengan kehadiran Sekolah Rakyat, pemerintah tidak hanya menawarkan sekolah, tetapi juga menanamkan harapan—harapan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Anak dari keluarga kurang mampu diberi peluang untuk mengubah kisah hidupnya melalui pendidikan, bukan hanya menjadi penerima, tetapi juga pelaku perubahan di masa depan.

Beberapa pihak mempertanyakan kesiapan sekolah-berasrama, kualitas guru, dan kejelasan kurikulum sebagai tantangan besar. Memang, tantangan seperti itu nyata mulai dari persiapan infrastruktur, perekrutan tenaga pengajar, hingga integrasi dengan sistem pendidikan nasional. Namun kritik itu harus dilihat sebagai bagian dari proses pembangunan, bukan alasan untuk menolak atau meremehkan program ini. Pemerintah telah menetapkan kerangka waktu, anggaran, dan skema pelaksanaan yang transparan agar Sekolah Rakyat dapat berjalan berkelanjutan.

Apa yang penting untuk kita lihat adalah tiga manfaat utama yang ditawarkan program ini:

1. Pemerataan akses pendidikan
   Sebelumnya, banyak anak dari keluarga miskin terpaksa putus sekolah atau menerima pendidikan yang jauh dari standar karena biaya atau akses terbatas. Sekolah Rakyat hadir dengan fasilitas lengkap dan tanpa biaya, untuk memastikan anak-anak ini tetap bersekolah dan memiliki peluang yang sama dengan anak lainnya.

2. Pengembangan karakter dan kemandirian
   Program ini tidak hanya mengajarkan pelajaran akademis, tetapi juga menguatkan karakter, nilai kebangsaan, kepemimpinan, dan keterampilan hidup agar siswa tidak hanya pintar, tetapi juga siap menghadapi tantangan masa depan secara mandiri.

3. Investasi jangka panjang untuk bangsa
   Dengan memastikan generasi muda memiliki akses pendidikan berkualitas, pemerintah membangun modal manusia yang akan berkontribusi pada pembangunan nasional ke depan. Ini berarti pendidikan bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan strategi pembangunan.

Melihat fakta-fakta tersebut, narasi yang menyebut bahwa Sekolah Rakyat hanya janji atau beban negara patut dikritisi. Sebaliknya, program ini adalah wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap kelompok yang selama ini kurang mendapat kesempatan. Dengan dukungan masyarakat luas orang tua, guru, daerah, dan stake­holder lainnya program ini dapat menjadi tulang punggung dalam menciptakan generasi Indonesia Emas 2045.

Mari bersama-sama kita dukung Sekolah Rakyat sebagai pilihan strategis untuk memutus rantai kemiskinan, memperkuat keadilan sosial, dan memastikan bahwa setiap anak di Indonesia memiliki hak yang sama untuk belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi negeri.